beritalennus.co.id Sulawesi Tenggara – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Kendari melakukan aksi unjuk rasa di depan Perkantoran Dinas perkebunan Propinsi Sulawesi Tenggara.
Mahasiswa mendesak agar PT Merbau Jaya Indah Raya agar tidak mengunakan jalan usaha tani,untuk operasional, selain itu, mahasiswa mendesak agar perjanjian yang di sepakati oleh perusahaan dan masarakat.80-20% agar segera di realisasikan yang dimana telah bergulir 12 tahun belum sama sekali di bayarkan oleh Perusahaan PT Merbau Jaya Indah Raya. ujuk rasa sejumlah masa yng tergabung dalam pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) Kota Kendari,Sulawesi Tenggara
Aksi di lakukan di kantor dinas propensi sulawesi tenggara dan di Polda Sulawesi Tenggara, selain itu masa yng tergabung dalam Pergeraka Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara memanggil Pimpinan PT Merbau Jaya Indah Raya, agar di pertemukan dengan masarakat sabulakoa,yang dimana masarakat penerima plasama yang kurang lebih ( 12 ) tahun belum di bayarkan.
Demostrasi yang berlangsung pada hari senin 20 juni menuntut perkebunan kelapa sawit milik PT Merbau Jaya Indah Raya.agar tidak mengunakan jalan usaha tani untuk di gunakan melakukan Opersional Perusahaan.
Mereka meminta kepada perusahaan yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) agar secepatnya membayarkan bagi hasil plasmayng dimana kurang lebih (12 tahun belum di bayarkan) yang dimana perusahaan telah sepakat akan membayarkan kepada masarakat sekitar, selain itu juga perusahaan belum merealisasikan sistem bagi hasil selama puluhan tahun.
Masarakat bersepakat dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan yang termuat dalam berita acara menutup jalan usaha tani yang di lalui ole perusahaan milik PT Merbau Jaya Indah Raya, akan tetapi Perusahaan melaporkan masarakat 13 orang masarakat ke Polda Sulawesi Tenggara.
Menurut saudara jusran, salah satu masarakat sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan (konsel) menyesalkan sikap perusahaan yang sampai hari belum malaksanakan yang dimana hak perusahan untuk menunaikan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.
“Ada sekitar ratusan masarakat belum menerima bagi hasil, Pemda juga tidak berupaya untuk mempertemukan Perusahaan dan Masarakat juga belum paham sistem bagi hasil yang di lakukan perusahaan,” ungkapnya.
(Andriawan)
