beritalennus.co.id Kota Tangerang – Sejumlah warga Sipon, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, menyampaikan kekecewaan terhadap proses penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurut keterangan seorang narasumber yang ditemui awak media dan meminta identitasnya dirahasiakan, proses penyaluran bansos diduga masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Narasumber mengaku menemukan adanya dugaan tebang pilih dalam penetapan penerima bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa terdapat nama penerima yang sebelumnya telah menerima bantuan sebanyak dua kali, namun kemudian digantikan dengan nama lain. Selain itu, narasumber juga menduga masih terdapat warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang dinilai kurang mampu tidak memperoleh bantuan.
Narasumber juga mempertanyakan proses pendataan yang dilakukan oleh pihak RT dan kader. Menurutnya, pendataan tersebut diduga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Ia mengaku masih menemukan warga asli Kampung Sipon yang dinilai layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima, sementara terdapat dugaan bahwa sebagian penerima berasal dari pendatang atau penghuni rumah kontrakan.
Lebih lanjut, narasumber menduga proses penentuan penerima bansos lebih mengutamakan kedekatan tertentu, seperti hubungan pertemanan, kerabat, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan oknum tertentu. Dugaan tersebut merupakan pernyataan narasumber dan belum dapat dipastikan kebenarannya sehingga memerlukan verifikasi oleh instansi yang berwenang.
Atas berbagai keluhan tersebut, warga meminta Pemerintah Kota Tangerang, Kelurahan Cipondoh, serta dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial. Warga berharap proses pendataan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku agar bantuan benar-benar tepat sasaran serta menghindari munculnya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kelurahan Cipondoh maupun instansi terkait mengenai berbagai keluhan yang disampaikan warga. Media memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.Apabila Anda ingin gaya yang lebih tajam seperti liputan investigasi, sebaiknya tetap disertai data pendukung, dokumen, atau konfirmasi kepada pihak kelurahan agar pemberitaan berimbang dan sesuai kaidah jurnalistik.
