beritalennus.co.id TANGERANG, 2 AGUSTUS 2026 – DPP LSM Pelopor Indonesia mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh Pemerintah Desa se-Indonesia
terkait pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibiayai kredit Bank Himbara senilai Rp214 Triliun berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2025.
Sekretaris Jenderal- DPP LSM – Pelopor Indonesia, atau yang akrab disapa Heru, pada saat awak media, mendatangi di kantor nya, pada saptu 01/08/2026, menanggapi soal kopdes merah putih, ?
ia menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih memiliki potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi desa.
Namun di sisi lain menyimpan risiko hukum yang besar jika tidak dikelola dengan transparan dan profesional. tuturnya
“Yang kami khawatirkan adalah ujung-ujungnya beban macet kredit lari ke Dana Desa dan APBD.
Kepala Desa bisa terjerat hukum jika Dana Desa dipakai untuk bayar utang Kopdes tanpa dasar yang jelas,” ujar Syafrudin.
Dalam surat himbauannya nanti,
Heru, Sekretaris Jenderal,DPP-LSM Pelopor Indonesia menyoroti 3 lapisan penjaminan kredit Kopdes: Aset Kopdes, Dana Desa/ADD, dan Pemerintah Daerah. Menurut Heru Jika usaha Kopdes gagal, maka aset koperasi akan disita bank.
Heru, selaku Sekretaris Jenderal,DPP-LSM- Pelopor Indonesia, juga meluruskan bahwa aset Kopdes bukan aset negara. Setelah Dana Desa disetor sebagai penyertaan modal, maka aset tersebut menjadi milik koperasi. Negara tidak bisa seenaknya menyita, kecuali melalui proses hukum.
“Jangan sampai semangat menyejahterakan rakyat malah berbalik menyengsarakan. Kami minta BPD, DPMD, dan Inspektorat aktif mengawasi. Dan para Kades jangan takut menolak jika skemanya tidak jelas dan berisiko,” tegasnya.
LSM Pelopor Indonesia berkomitmen mengawal program ini dengan mendorong audit publik, pelatihan pengurus, dan keterbukaan informasi di setiap desa agar Kopdes benar-benar menjadi solusi, bukan masalah baru
