beritalennus.co.id Tangsel – Rapat Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan bersama Satuan Polisi Pamong Praja beserta 7 Kecamatan se-Tangerang Selatan berlangsung di Masjid Agung Al-Mujahidin Jalan Raya Siliwangi Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang, lSelasa 28/02/2023
Hadir dalam acara tersebut Walikota Tangsel H.Benyamin Davnie,Camat Pamulang H.Mukroni,Kapolsek Pamulang Kompol Fiernando Andriansyah,Camat Serpong Saifuddin,Camat Ciputat H.Mamat,Camat Ciptim Hamdani,Camat Pondok Aren H.Hendra,Camat Setu Erwin G.P,Lurah se-Tangsel, Bapelitbangda,Kasatpol PP Oki Rudianto,Danramil 05 Kapt.Inf.Rahmat S,Anggota KPU Tangsel M.Zein,Bawaslu, Babinkamtibmas dan seluruh OPD se-Tangsel
Walikota Tangsel mengatakan dalam sambutannya
“laporan dari Sekertaris Bapelitbangda kegiatan forum ini adalah yang terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan forum OPD,sebelum nanti dirangkum dan digabungkan dengan draff konsep sementara anggaran kemampuan keuangan daerah yang kita miliki kemudian bisa diakomodasikan dari semua hasil diskusi hari ini.
Mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan semua,akan tetapi kalaupun ada yang tertunda maka kemudian kita carikan solusi-solusi yang lainnya.Misalkan kita usulkan menjadi format 3/F3 untuk dibahas pada tingkat Provinsi Banten,jika masih tidak dapat diselesaikan maka kita harapkan Provinsi Banten akan mengusulkan menjadi Format 4,” kata Pak Ben
Kemudian pada sesi tanya jawab Lurah Cabe Ilir Munadi juga mengungkapkan beberapa keluhan yang perlu disampaikan Kepada Bapelitbangda
“kami meminta terkait dengan sebuah organisasi yang ada di tingkat Kelurahan dan dibentuk dari pusat Provinsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sampai saat ini ketua dan para anggotanya bertanya-tanya kepada kami bingung bagaimana dengan insentif mereka.Karena organisasi saat ini bukan Desa lagi seperti dulu disebut Badan Perwakilan Daerah (BPD),”ungkapnya
“Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kepada Bapelitbangda kami meminta paling tidak untuk yang ada di kelurahan tolong dibantu.Bahkan tadi sudah disebutkan Lurah maupun pak camat Disebut-sebut sebagai ujung tombak Kelurahan”lanjutnya
Kemudian berkaitan dengan menghadapi bulan Februari kita akan mengadakan perhelatan pesta Demokrasi Pemilu 2024 yang sudah mulai pada tahapan-tahapan akan tetapi masih banyak kita jumpai yang belum memakai perlengkapan mereka bertanya kepada kami “Pak Lurah sudah mulai tahapan tolong deh baju sama celananya beliin ya untuk dipake saat hari H atau menjelang pemilu 2024 nanti,”ungkapnya
Sekertaris Bapelitbangda dalam hal ini memberikan tanggapan nya perihal keluhan dari Lurah Munadi
“Terima kasih Pak Munadi atas apa yang diungkapkan,yang pertama jadi semua yang diberikan insentif baik itu RT RW dan sebagainya semua atas kebijakan dari pimpinan dan juga harus ada dasar hukumnya,kita tahu sebenarnya untuk RT RW maupun yang lainnya sudah ada dasar hukumnya nanti itu yang akan kita bicarakan kepada Pak Walikota,”ucapnya.
Lanjut,akan tetapi LPM apakah memungkinkan untuk diberikan insentif ataupun honor paling tidak sekarang untuk kegiatan dulu agar semua dapat memfasilitas kegiatan mereka.
Makanya di suatu edaran terkait dengan dana Kelurahan pemberdayaan untuk sekarang kita 460 di 40% nya itu BOP fasilitas untuk sosialisasi ataupun untuk pemberdayaan Lembaga Kesehatan Masyarakat yang ada termasuk LPM,supaya lebih leluasa lagi dari dana Kelurahan 40% untuk kekurangannya seluruh APK,alat kebutuhan kantor bahkan buku listrik karena terkait RKPMD nanti ditarik ke level Kecamatan,”
“Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Walikota dana untuk pelaksanaan pemilu sudah ada dari Provinsi,untuk honornya juga sudah di provinsi tinggal pakaiannya memang belum dianggarkan. Masukkan-masukan dari rekan kita Pak Lurah dan juga Pak Satpol PP segera akan disampaikan untuk dibahas lebih lanjut.Agar penampilan dan kelengkapannya memenuhi syarat.Untuk menjaga keamanan nanti akan dianggarkan satu TPS ada dua orang,”tutupnya
Rany/Devry
