beritalennus.co.id Tulang Bawang Lampung – Kantor Kepala kampung (Desa) merupakan tempat pengaduan masyarakat, juga tempat pelayanan keperluan surat-surat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteksnya Kepala kampung tempat pengurusan administrasi yang di butuhkan masyarakat, pada saat jam kerja sampai batas jam kerja selesai yang telah ditentukan dari pemerintah.
Tapi lain halnya dengan kampung balai murni Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang (Tuba). Pasalnya, dari pantauan media, setiap saat kunjung ke kantor Kepala kampung tersebut, tidak pernah alias tidak ke Kantor pada saat jam kerja.
Pada Awak Media berkunjung kekantornya ,untuk konfirmasi mengenai Anggaran Kemitraan dan Pulikasi dan Langganan Koran, namun apa yang kami temui ,, dan pada siapa kami bertanya ,jika kami bertanya kepada setap nya,, mengatakan terkesan tidak ada dan tidak masuk mas, lalu kami bertanya lagi di mana pak sekdes nya,penjelas dari setapnya sangat tidak masuk akal ,pak sekdes nya belum masuk kantor mas mungkin kedinas,
Ada perlu maka dia tidak masuk ,jangan kan mau ketemu dengan Kepala kampung nya ,yang mana memang tidak pernah masuk Kantor bahkan ketemu dengan sekdes nya, beliau memang tidak di berikan amanah dari pak yukana selaku kepalou di kampung itu, terkesan sekdes nya memang tidak di pungsikan nya, sedangkan sekdes nya saja sulit untuk berkomikasi pada pak yukana nya, apa lagi untuk masryarkat dan media menemui pak yukanan selaku Kepalou kampung nya, apa lagi untuk menemui nya di Kantor tersebut, yang ada selalu mengatakan tidak masuk ada urusan.
Kami selaku dari Awak Media, melihat Kondisi ini membuat masyarakatnya yang akan mengurus surat-surat atau pengaduan tidak bisa mengurusnya, dikarenakan di Kantor kampung nya selalu tidak pernah atau jarang bertemu dengan Kepalou kampung nya ,saat pada jam kerja.
Berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menyampaikan kepada wartawan, bahwasannya pada hari jam kerjanya, Bapak Kepalou tidak pernah ada atau tidak masuk kantor , atau Balai kampung, seakan-akan perangkat kepala kampung makan gaji buta. Akibatnya, banyak pelayanan untuk masyarakat yang sering terganggu.
“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau Kepolou kampung nya , tidak ada di kantor, dan di tambah lagi selalu tidak ada di rumah nya pak. Bakan kita kerumahnya saja orang rumah megatakan beliau keladang, Kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan sekali terhadap kinerja pemerintah kampung balai murni jaya ini,kantornya bisa di katakan hampir setiap hari tidak pernah menemui kepala kampung nya di kantor, kalau pun buka itu sebentar saja sudah tutup lagi,” ucap nya beberapa warga yang meminta namanya dirahasiakan, Kepada Wartawan, Rabu desember (21/12/2022)
Sementara pihak kepala kampung dan jajarannya belum ada yang bisa dikonfirmasi kan,lalau awak media mecoba ke kediaman Kepalo kampung yukanan namun tidak di tempat, orang rumahnya selalu mengatakan,” Orangnya lagi jalan pak
kata orang rumahnya.
Dari pantauan tim media ini , kepalou kampung balai murni jaya diduga tidak menepati janji nya, dan sangat meremehkan, dan mempermainkan wartawan , sebab para awak media keluh kan, atas kenerja sama dengan kampung balai murni Jaya terkesan carut marut, pasal nya dana kemitraan langganan koran mingguan.
Dari tahap pertama anggaran 2022 tidak terbayarkan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan desember 2022 dan yang belum terbayarkan, hingga sampai sekarang,
Kami dari awak media, ingin bertemu dengan yukanan, selaku Kepalou kampung balai murni Jaya, bahkan sampai saat ini pun kami belum pernah bertemu dengan kepalou kampung nya, yang arti nya ingin mempertaya kan, masalah kerja sama, antara kampung denggan awak media, sebab hampir terhitung dari desember jalan yang belum terbayar kan ,,
Sementara itu Dana Anggaran Kemitraan Publikasi Tahun 2022 berkisaran sangat besar anggaran nya,, namun apa yang terjadi semua itu sudah hampir habis terkuras, sedangkan awak media yang belum terbayar kan Dana Kemitraan Publikasi atau bermitra koran (berkisar) 4-5 media lagi,
Selepas dari kantor kampung kami mencoba untuk mehubungi sekdesnya, namun sangat di sayangkan, jangan kan mau di angkat hp nya malahan tidak aktif , seolah – olah terkesan menghindar dari wartawan, di duga enggan untuk di konfirmasikan, bahkan tidak ada kejelasan,
Lanjut salah satu tim Menanyai kepada Stafnya, nama nya enggan di sebutkan dalam pemberitaan ini, berapa jumlah media yang terverifikasi oleh kampung balai murni Jaya Kabupaten Tulang Bawang, dari cara pencairan dana kemitraan publikasi yang sudah terbayarkan, tidak ada keterbukaan dan transfaran kepada publik,,namun itu tidak ada yang bisa menjelaskan nya, sebab itu bukan berwenang kami mas, yang lebih tahu itu pak kepalou dan sekdesnya mas, di tambah lagi anggaran yang di kelola oleh kampung balai murni jaya ini sanggat terkesan carut marut, mulai dari tahun dua ribu dua puluh sampai di tahun dua ribu dua duaini,jontoh di Tahun 2020 dukungan penyelenggaraan( PAUD)non milik desa,RP 5,000,000,Fasilitas jamban umum/MCK umum,dll RP,98,020,00, untuk jembatan desa,Rp 64,855,900,kegiatan pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana tambatan perahu,Rp 4,000,000 di tahun dua ribu dua satu, rumah pemakaman milik desa,Rp 60,538,250 itu pun tidak sesuai dengan harapan,di tahun dua ribu dua satu Pemasangan penerangan jalan (PJU)di tahun 2020,Rp17,670,000,
Pada tahun,2021,prasarana jalan desa(gorong gorong,sekolah BoX slalb culvest,Drainase,prasarana jalan lain,Rp331,377,000,papada di tahun 2020,prasanan kantor lain nya,Rp 5,000,000 pada tahun 2020 sumber Ari bersih milik desa Rp 31,225,000 ,pada tahun 2020,Terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (pkd)polindes milik desa,Rp14,625,000 Pada tahun 2020 pembinaan karang taruna Rp 17,4000,000 pada tahun 2021 pembinaan karang taruna Rp 17,400,000 ini lebih heboh ,
pada tahun 2021 pemeliharaan serana dan prasana kepemudaan dan olah raga milik desa Rp 2,000,000 pada tahun 2021pemeliharaan serana dan prsarana kepemudaan dan olah raga milik desa Rp 3,000,000 pada tahun 2021 pengiriman kontingen kepemuda an dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan tan kabupaten / kota,Rp 3,000,000.pada tahun 2020 oprsonal PAUT/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah milik desa non Formal,Rp25,760,000
Pada tahun 2021,operasional paut /TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah milik desa Rp,31,200,000,pada tahun 2020dan tahun 2021 ,pembinaan ke agamaan di tahun 2020 Rp 19,800,000 pada tahun 2021 Rp 10,800,000 masih banyak lagi yang harus kita pertanyakan pada kampung balai murni jaya ini,
Itulah hasil kami intivigasi di lapangan, jadi kami dari awak media memintak kepada dinas ( BPMPK) agar bisa, meberi teguran atau panggilan kepada kepalou kampung balai murni jaya tersebut, dan kepada dinas penegak Hukum (APH) bisa meberi epek jera kepada kepalou kampung tersebut,, apa lagi undang undang memang sudah di terapkan, siapa pun yang menyalahkan aturan maka mendapatkan sangsinya,,
Dan kami meminta kepada seluruh jajaran dinas instansi terkait agar dapat menegur pihak aparatur kampung balai murni jaya,termasuk kepalou kampung nya agar dapat, menjalani juknis yang sudah di tetap kan , Supaya dengan adanya dana anggaran publikasi, dapat meliputi semua kegiatan yang ada di kampung balai murni jaya itu sendiri,, karna kami selaku awak media untuk memintak hak kami , dan kami memintak dana yang sudah di anggarkan dari kalangan dinas di Kabupaten tulang bawang ,,bukan untuk memintak dari kantong nya peribadi,,
terkesan apa bila tidak ada titik – titiknya,maka jangan salah kan kami, memang itu sudah kewajiban kami dari jurnalis ,harus ada karya tulis atau beritanya, Sebab apa bila sudah naik maka kami tetap mengendongnya, sampai di Kejari , itu yang bisa menetapkan mana yang benar dan mana yang salah.
Penulis: Tim
