beritalennus.co.id Tangsel– Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Selatan justru menuai sorotan. Pasalnya, kantor yang seharusnya aktif melayani masyarakat itu tampak kosong dan tidak berpenghuni saat jam kerja berlangsung.
Kondisi ini terungkap ketika seorang warga mendatangi kantor Kesbangpol yang berlokasi di salah satu ruko wilayah WTC BSD pada siang hari.
Alih-alih mendapat pelayanan, warga tersebut justru mendapati kantor dalam keadaan sepi, tanpa aktivitas pegawai satu pun.
“Kalau situasi kantor model begini, mustinya pindah. Jangan ke ruko lagi… ke Puspem boleh, ke Setu boleh, ke Polres boleh, biar banyak temen PNS-nya. Kalau sepi, banter-banter ngopi di warung,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan.
Minim Aktivitas, Kantor Kesbangpol Dipertanyakan Fungsinya
Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, membina ormas, serta mendukung ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan.
Namun kondisi kantor yang kosong saat jam kerja menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan komitmen instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya.
Ketiadaan pegawai saat jam pelayanan juga berisiko menghambat urusan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan legalitas organisasi kemasyarakatan, permohonan kegiatan, hingga konsultasi wawasan kebangsaan.
Beberapa warga mengeluhkan bahwa kantor tersebut tidak mudah diakses, bahkan lokasi ruko yang digunakan tidak strategis dan terkesan terisolasi dari pusat pemerintahan.
Wacana Pemindahan Kantor ke Lokasi Strategis
Kritik yang disampaikan warga membuka wacana perlunya relokasi kantor Kesbangpol ke lokasi yang lebih representatif, seperti area Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Puspem), Kecamatan Setu, atau kawasan strategis lain yang dekat dengan kantor-kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain.
“Kalau pindah ke Puspem, selain lebih mudah diakses masyarakat, juga bisa berinteraksi dan berkoordinasi langsung dengan instansi lain. Jadi, enggak terasa terasing seperti sekarang,” kata salah satu tokoh masyarakat Ciputat yang juga menyuarakan kegelisahan serupa.
Dalam konteks pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, absennya petugas di kantor Kesbangpol saat jam kerja tentu mencoreng citra birokrasi Kota Tangerang Selatan yang selama ini dikenal cukup progresif.
Pemerintah Kota Tangsel diharapkan segera mengevaluasi kinerja serta penempatan lokasi kantor OPD yang dinilai tidak optimal. Relokasi serta rotasi SDM bisa menjadi salah satu solusi agar pelayanan publik tidak hanya berjalan efektif, tapi juga efisien dan dekat dengan masyarakat.
(Red)
